Sabtu, 06 Juni 2015

AKUNTANSI INTERNASIONAL

AKUNTANSI INTERNASIONAL 

Disusun oleh : 
1. Abdurrahman Sutrisno ( 20211039 )
2. Cahyanie Nurul A ( 21211572 )
3. St Wahyuni         ( 26211886 )
4. Tri Utami Ningsih ( 27211174 )
5. Yudha Sunastantio ( 27211611 )

BAB I
PENDAHULUAN 

Sudut pandang sejarah
1. Double entry bookkeeping (lucapacioli) Italia àInggris (selanjutnya ke persemakmuran Inggris termasuk AS)
2. Model Akuntansi Belanda àdiimpor ke Indonesia
3. Perkembangan Akuntansi didukung oleh adanya pendidikan (munculnya sekolah bisnis)
Seiring dengan kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh selama paruh pertama abad ke-20, kerumitan masalah-masalah akuntansi muncul secara bersamaan pula. Sekolah-sekolah bisnis membantu perkembangan tersebut dengan meneruskan bidang-bidang masalah dan pada akhirnya mengakuinya sebagai suatu disiplin ilmu akademik sendiri pada berbagai sekolah tinggi dan universitas. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa dengan sendirinya pada Dunia Barat, khususnya di Jerman dan Jepang. Pada tingkatan yang agak kurang, faktor yang sama juga dapat dilihat secara langsung di Negara-negara seperti Brasil, Israel, Meksiko, Philipina, Swedia dan Taiwan.
Sudut pandang kontemporer
1. Adanya uasaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional
2. Pengendalian Modal
3. Valuta Asing
4. Investasi asing langsung
5. Liberalisasi transaksi
6. Privatisasi perusahaan pemerintah 
7. Kemajuan dalam teknologi informasi
Apabila usaha-usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional merupakan sesuatu yang penting di satu sisi, sekarang ini terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor-faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus-menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung, dan transaksi terkait telah diliberalisasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan-hambatan terhadap bisnis internasional.

BAB II
PPERKEMBANGAN & KLASIFIKASI
Perkembangan
Faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu:
1. Sumber Pendanaan. Dalam sistem berbasis kredit dimana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.
2. Sistem Hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi.
3. Perpajakan. Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi karena perusahaan harus mencatatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengkalimnya untuk keperluan pajak.
4. Ikatan Politik dan Ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan, perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem Pencatatan Berpasangan yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaruan lainnya.
5. Inflasi. Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya historis dan mempengaruhi kecenderungan suatu Negara untuk menerapkan perubahan harga terhadap akun-akun perusahaan.
6. Tingkat Perkembangan Ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi.
7. Tingkat Pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan
8. Budaya. Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede : individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.
Klasifikasi akuntansi internasional
Klasifikasi akuntansi internasional dapat dilakukan dalam dua cara: dengan pertimbangan dan secara empiris.  Klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia.
Ada empat pendekatan terhadap perkembangan akuntansi, yaitu :
1. Berdasarkan pendekatan Makroekonomi
2. Berdasarkan pendekatan Mikroekonomi
3. Berdasarkan pendekatan Independent
4. Berdasarkan pendekatan yang Seragam
Sitem hukum: akuntansi hukum umum dengan hukum kode
1. Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi dan pengungkapan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. 
2. Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.
Sistem praktik: penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi seperti :
1. Depresiasi
2. Sewa guna 
3. Pensiun 

BAB III
AKUNTANSI KOMPARATIF I

            Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan ( termasuk pula hukum dan anggaran dasar ) yang mengatur penyusunan laporan Negara. Penetapan standar adalah perumusan atau formulasi standar akuntansi. Namun dalam pratik sebenarnya mungkin berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Empat alasan perbedaan dalam pratik sebenarnya
1. Dikebanyakan Negara hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi cenderung lemah dan tidak efektif
2. Secara sukarela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan
3. Beberapa Negara memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntasi dengan melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara lebih baik hasil
4. Di beberapa Negara standar akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri
Empat sistem akuntansi suatu Negara
1.      PRANCIS
Akuntansi di Prancis sangat terkait dengan kode etik sehingga sangat mungkin untuk melewatkan kenyataan bahwa legislasi hukum komersial ( yaitu code de commerce ) dan hokum pajak sebenarnya menentukan banyak praktik akuntasi dan pelaporan keuangan diprancis. Code de Commerce berwal ordinasi Coulbert ( menteri keuangan pada era Louis XIV pada tahun 1673 dan 1681 dan diberlakukan oleh Napoleon pada tahun 1807 sebagai bagian dari system hokum yang diciptakannya. Hokum pajak penghasilan pertama disetujui pada tahun 1914.  Dasar utama aturan akuntansi di prancis adalah hokum akuntansi 1983 dan dekrit akuntansi 1983, yang membuat plan comptable general wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Kedua dokumen tersebut menjadi bagian  dari code de commerce
Pelaporan keuangan
Perusahaan Prancis harus melaporkan berikut ini :
1. Neraca
2. Laporan laba rugi
3. Catatan atas laporan keuangan
4. Laporan direktur
5. Laporan auditor
2.      JERMAN
            Lingkungan akuntansi di Jerman mengalami perubahan terus menerus dan hasilnya luar biasa sejak berkahirnya perang Duni II. Dalam suatu peristiwa yang besar, hokum perusahaan tahun 1965 mengubah system pelaporan keuangan Jerman dengan mengarah pada ide ide Inggris-Amerika ( tetapi hanya berlaku bagi perusahaan besar ). Pada awal tahun 1970-an Uni Eropa ( UE ) mulai mengeluarkan direktif harmonisasi yang harus diadopsi oleh Negara Negara anggotanya kedalam hukum nasional.
Pelaporan Keuangan 
            Undang undang akuntansi tahung 1985 secara khusus menetukan isi dan bentuk laporan keuangan, yang meliputi :
a. Neraca
b. Laporan laba rugi
c. Catatan atas laporan keuangan
d. Laporan manajemen
e. Laporan auditor
3.      BELANDA
            Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar akuntansi internasional untuk akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pernyataan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Di Belanda akuntansi dianggap sebagai cabang dari ekonomi usaha. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan terhadap topik topik akuntansi dan khususnya terhadap pengukuran akuntansi.
Laporan keuangan
Laporan keuangan di Belanda harus memuat hal hal berikut :
-          Neraca
-          Laporan laba rugi
-          Catatan catatan
-          Laporan direksi
-          Informasi lain yang direkomendasikan
     Perusahaan perusahaan Belanda diperbolehkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan IFRS atau GAAP AS selain standar akuntansi Belanda

4.      INGGRIS
            Akuntasi di inggris berkembang sebagai cabang ilmu yang independen dan sevara pragmatis menyikapi kebutuhan dan praktik usaha. Inggris merupakan Negara pertama didunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Masyarakat akuntansi pertama yang diakui adalah masyarakt akuntansi di Edinburgh, yang disahkan oleh akta kerjaan pada tahun 1854. Masyarakat yang serupa secara resmi diakui di Glasgow pada tahun 1855 dan di Aberdeen pada tahun 1867. Akuntansi profesiona bermula pada masyarakat professional ini.
Pelaporan keuangan
            Pelaporan keuangan di inggris termasuk yang paling komprehensif didunia. Laporan keuangan umumnya mencakup :
a. Laporan direksi
b. Laporan laba dan rugi dan neraca
c. Laporan arus kas
d. Laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui
e. Laporan kebijakan akuntansi
f. Catatan atas referensi dalam laporan keuangan
g. Laporan auditor


BAB IV
AKUNTANSI KOMPARATIF II
Empat sistem akuntansi suatu Negara
1. AMERIKA SERIKAT
Sistem  akuntansi di Ameriak Serikat bersifat Common Law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standart  Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board- FASB), namun untuk kewenangannnya dibawah SEC ( Securities and Exchange Commisson). Yaitu, SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standart akuntansi dan laporan perusahaan publik akan tetapi bergantung pada sektor swsta dalam penerapan standardisasi tersebut.  FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standart Akuntansi Keuangan 158 ( 158 Statement of Financial Accounting Standards-SFASs) dengan tujuan  untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengembil kredit, investasi dsb.

Laporan Keuangan
Laporan Keuangan di Amerika Serikat meliputi:
1.  Laporan Manajemen
2.  Laporan auditor independen
3.  Laporan Keuangan Primer 
4.  Diskusi manajemen dan analisa hasil operasional  dan kondisi keuangan
5.  Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi
6.  Catatan atas laporan keuangan
7.  Perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun
8.  Data triwulan terpilih

2. MESIKO
Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standardisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research  and Development of Financial Information Standards (Consejo Mexicano Para La  Investigacion y Dessarollo de Normas de Informacion  Financiera - CINIF). Untuk standardsasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accountants (Instituto Mexicano de Contadores Publicos) melalui Auditing standards and Procedures Commision. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris-Amerika atau Anglo-Saxon, daripada pendekatan Eropa Kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar  dan kecil serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis.

Laporan Keuangan
Laporan keuangan di Meksiko harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, dan harus meliputi:
1.      Neraca
2.      laporan Laba-Rugi
3.      Laporan perubahan ekuitas pemegang saham
4.      Laporan perubahan posisi keuangan
5.      Catatan, merupakan bagian yang melengkapi laporan perubahan posisi keuangan

3. JEPANG
Pembukuan dan laporan keuangan di Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Untuk memahami sistem pembukuan Jepang, kita harus memahami budaya, praktik bisnis dan sejarah Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat  raksasa ini disebut keiretsu.

Laporan Keuangan
Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untul disetujui pada saat rapat pemegang saham, yang isinya antara lain:
1.      Neraca
2.      Laporan Laba Rugi
3.      Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham
4.      Laporan bisnis
5.      Jadwal terkait

4. CINA
•   Pada akhir tahun 1970-an, pemimpin Cina mulai menggerakkan ekonomi dari program terpusat gaya Soviet menuju sistem yang lebih berorientasi pasar namun masih dalam kendali partai komunis.
•   Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagao ekonomi hibrid, di mana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sektor swasta, ditumbuhkan dengan sistem berorientasi pasar.
•    Melihat perkembangan sistem ekonomi yang ada di Cina, maka sistem dan aturan akuntansi di Cina juga berubah seiring adanya reformasi ekonomi yang terjadi.

Pelaporan Keuangan
•  Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan.
•  Laporan Keuangan terdiri atas:
a.       Neraca
b.      Laporan laba rugi
c.       Laporan arus kas
d.      Laporan perubahan ekuitas
e.       Catatan


5. INDIA
a. Akuntansi dipengaruhi oleh bangsa inggris
b. Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui Akta Perusahaan yang berisikan Kitab Akuntansi.
Menurut Akta tersebut, Kitab Akuntansi :
Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan
Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan system akuntansi pencatatan ganda
Lembaga yang bertanggungjawab atas izin profesi Akuntansi, pengembangan standart dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant of India. Institute tersebut berencana untuk mengadopsi IFRS secara penuh tanpa modifikasi
d.      Standar Akuntansi India atau Indian Accounting Standards (AS) diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar (Accounting Standards Board), Standart Asuransi dan Auditing atau (Auditing Assurance Standards) diterbitkan oleh Dewan Audit dan Asuransi Standar
e.       Pengawasan terhadap pasar modal ada pada Securities and Exchange Board of India (SEBI)
Pelaporan Keuangan
1.      Neraca dua tahun
2.      Laporan Laba Rugi
3.      Laporan Arus Kas
4.      Kebijakan Akuntansi dan Catatan

BAB V
PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

Perkembangan pengungkapan

Standard dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor-faktor lainnya. Di amerika Serikat, Inggris Raya dan Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar palong berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju, Sedangkan, Di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Jepang dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul, pemegang saham tetap berkonsentrasi dan bank secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama perusahaan.

Pengungkapan sukarela

Manajer harus memiliki insiatif untuk mengungkap informasi mengenai performa perusahaan secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah. Laporan yang diungkapkan meliputi tuntunan bagaimana perusahaan bisa menggambarkan dan menjelaskan investasi potensial mereka kepada investor.

Kebutuhan pengaturan pengungkapan

Frost dan Lang membahas dua objek investor berorientasi pasar, yaitu:
1)      Proteksi Investor
Investor dijamin dengan informasi dan dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar.
2)      Kualitas Pasar
Pasar adalah adil, tersusun, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan jahat.

Frost dan Lang juga mengulas empat prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan, yaitu:
1)      Keefektifan biaya.
2)      Fleksibilitas dan kebebasan pasar.
3)      Laporan keuangan transparan dan pengungkapan menyeluruh.
4)      Perlakuan setara perusahaan domestic dan asing.

Pembahasan laporan keuangan sec amerika serikat

SEC secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestic. Syarat laporan SEC secara umum konsisten dengan sasaran proteksi investor dan kualitas pasar. Akan tetapi, kebutuhan laporan yang kuat mungkin merahin tujuan proteksi investor pada kesempatan mengurangi biaya investasi modal atau mengesankan biaya transaksi tinggi dalam berinvestasi.

 Praktik pelaporan dan pengungkapan

1. Pengungkapan informasi progresif
Pengungkapan informasi progresif adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. 
2. Pengungkapan segmen
Pengungkapan segmen lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya, baik secara usaha reveal ataupun letak geografis.
3. Pelaporan pertanggungjawaban sosial
Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkungan.

Pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan

Pengungkapan meliputi:
1) "laporan ulang yang mudah" tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing.
2) pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya.
3) posisi dan laporan keuangan ulang terbatas di ketetapan standar akuntansi yang kedua.
4) sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua.

Pengungkapan pengelolaan perusahaan

Pengelolaan perusahaan berhubungan dengan sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan-tanggungjawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai pemegang saham, anggota direksi dan manajer yang disusun dupaya mencapai sasaran perusahaan Empat komponen dari rancangan kerja menurut Dallas, yaitu:
1)      Infrastruktur pasar
· pola kepemilikan
· tingkatan di mana perusahaan terdaftar secara umum
· hak-hak kepemilikan
· pasar untuk kendali korporasi
· struktur dewan
2)      Lingkungan hokum
· jenis system hokum
· hak-hak pemegang saham/penyokong dana
· ketetapan perusahaan/sekuritas
3)      Lingkungan peraturan
· dewan pengatur dan bidangnya
· celah/kelengkapan pengaturan
· persyaratan informasi dan waktu
· efektivitas pelaksanaan
4)      Infrastruktur informasi
· standar akuntansi
· standar audit
· struktur akuntansi/profesi audit

BAB VI
TRANSLASI MATA UANG ASING

Terdapat tiga alasan tambahan dalam translasi mata uang asing : mencatat transaksi mata uang asing, mempehitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang`, dan berkomunikasi dengan peminat saham asing. Akhirnya kenaikan jumlah investasi internasional meningkatkan kebutuhan untuk menyampaikan informasi pembukuan perusahaan yang berdomisili pada satu negara kepada para investor di negara lainnya. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan poundsterling Inggris kemudian disajikan ulang dalam padanannya dolar AS. Mata uang pada perdagangan negara-negara utama dibeli atau dijual pada pasar global. Peserta pasar termasuk bank dan perantara keuangan lainnya, perusahaan bisnis, individu, dan pedagang internasional dihubungkan oleh jaringan komunikasi modern.
Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi Mata uang asing
              Tiga kurs translasi dibawah ini dapat digunakan untuk mentranskasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik. Pertama, kurs saat ini, adalah kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kedua, adalah kurs historis, yang merupakan translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang asing pertama kali didapatkan atau asaat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. yang terakhir, kurs rata-rata, yaitu nilai rat-rata biasa atau dengan pembobotan naik pada kurs historis atau saat itu. Kurs historis pada umumnya menjaga padanannya biaya awal item mata uang asing dalam laporan keuangan domestik.
Transaksi Mata Uang Asing
FAS No. 52 keputusan pihak yang berwenang AS pada akuntansi untuk mata uang asing, mengamanatkan persyaratan untuk transaksi mata uang asing
1. Pada tanggal transaksi diakui, setiap aset, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan atau kerugian yang muncul harus dihitung dan dicatat dalam mata uang fungsional dalam catatan secara keseluruhan dengan pengaruh nilai tukar pada saat itu.
2. Pada setiap tanggal neraca, neraca tercatat yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional ik pada pencatatan harus disesuaikan untuk menggambarkan nilai tuka saat itu.
Terdapat dua cara untuk melakukan pembukuan bagi keuntungan dan kerugian transaksi
1. Perspektif Transaksi Tunggal
2. Perspektif Ganda
Translasi mata uang asing
     Perusahaan yang beroperasi secara internasioanal menggunakan berbagai metode untuk   menunjukkan aset, utang, pendapatan, dan beban dalam mata uang domestik yang
dinyatakan dalam mata uang asing. Metode mata uang asing, seperti
1. Metode Nilai Tukar tunggal
2. Metode Nilai Tukar Ganda
Metode nilai tukar ganda mengombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses translasi mata uang asingnya : 
a. Metode Current-Noncurrent
b. Metode Moneter-Nonmoneter
c. Metode Kurs Sementara
Keuntungan dan Kerugian Translasi Mata Uang Asing
Secara internasional, perlakuan akuntansi terhadap penyesuaian tersebut sama banyaknya dengan prosedur translasi mata uang asing.Pendekatan akuntansi untuk penyesuaian translasi mta uang asing mulai dari penangguhan hingga tidak ada penangguan dengan pendekatan hybrid pada keduanya
a. Penangguhan
b.Penangguhan dan Amortisasi
c. Penangguhan sebagian
d. Tidak ada penangguhan
Pengembangan akuntansi translasi mata uang asing
· Pra-1965
Sebelum 1965 praktik translasi mata uang asing pada banyak perusahaan AS dipandu oleh Bab 12 Accounting Research Bulletin No.43. Pernyataan tersebut mengadvokasi metode current-noncurrent. Keuntungan dan kerugian transaksi ditambahkan secara langsung terhadap pendapatan. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dimasukkan ke dalam keuntungan selama periode yang ada. Kerugiannya diakui dalam pendapatan lancar.
· 1965-1975
ARB No.43 memperoleh beberapa pengecualian khusus dalam metode current-noncurrent. Dalam keadaan khusus persediaan dapat ditranslasikan dengan kurs historis. Lebih jauh, translasi mata uang asing seluruh pembayaran dan penerimaan mata uang asing pada kurs saat ini tersebut diperbolehkan setelah accounting principles board opinion No.6 dikeluarkan pada tahun 1965. Perusahaan tersebut memberikan pilihan translasi mata uang asing lain bagi perusahaan dalam ARB No.43
· 1975-1981
Untuk mengakhiri perbedaan metode pada standar translasi mata uang asing sebelumnya, Financial acccounting Standards board (FASB) mengeluarkan FAS No.8 pada tahun 1975. Pernyataan ini secara segnifikan mengubah praktik perusahaan asing AS dalam memasukkan GAAP AS dengan menerima metode translasi mata uang asing kurs sementaraFAS No. 8 ternyata kontroversial. Sementara beberapa menghargai usulan yang teoritis, banyak yang tidak menyetujui atas ditorsi yang ditimbulkan dalam pendapatan perusahaan.
· 1981-sekarang
Pada bulan mei 1978, FASB mengundang komentar masyarakat tentang 12 keputusan pertamanya. FASB mempertimbangkan FAS No.8 dan setelah beragam public meeting dan dua penjelasan berkas, akhirnya mengeluarkan statement of Financial Accounting Standards No.52 pada tahun 1981.
Gambaran standard no.52/standar akuntansi internasional
     Tujuan translasi mata uang asing dalam FAS No.8 berbeda secara substansi dari FAS  No.52 FAS No.8, mengadopsi perspektif induk perusahaan dengan memberi syarat bahwa laporan keuangan mata uang asing dipresentasikan jika seluruh transasi mengikuti mata uang yang digunakan induk perusahaan. Lebih jauh, mata uang fungsional menunjukkan pilihan metode translasi mata uang asing yang digunakan untuk tujuan usaha gabungan dan disposisi keuntungan dan kerugian nilai tukar.
Translasi Saat Mata Uang Lokal adalah Mata Uang Fungsional
Jika mata uang fungsional dalah mata uang asing yang tercatat dan dimasukkan, maka laporan keuangannya ditraslasikan ke dalam dolar menggunakan metode kurs saat ini. Hasil keuntungan dan kerugian traslasi mata uang asing diungkapkan dalam komponen yang terpisah dalam ekuitas gabungan.Hal tersebut menjaga rasio laporan keuangan karena dikalkulasikan dari pernyataan mata uang lokal.
Translasi saat Mata Uang Induk Perusahaan adalah Mata Uang Fungsional
Saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional asing gabungan, laporan keuangan mata uang asing tersebut akan dihitung terhadap dolar menggunakan metode kurs sementara. Seluruh keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing muncul dari proses translasi mata uang asing dimasukkan dalam perhitungan current-periode income
Translasi saat Mata Uang Asing adalah Mata Uang Fungsional
Usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya dalam satu mata uang asing saat mata uang fungsionalnya adalah mata uang asing lain. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional (metode kurs sementara) lalu ditranslasikan ke dalam dolar AS menggunakan kurs saat ini.
Permasalahan perhitungan
      Para pengguna akun gabungan harus mengerti beberapa permasalahan jika mereka ingin menginterpretasikan dengan tepat efek keuangan akibat translasi mata uang asing. Beberapa permasalahan tersebut adalah
a. Perspektif Laporan
b. Apa yang terjadi dengan Harga Perolehan
c. Konsep Pendapatan
d. Laba Terkelola  

STANDAR AKUNTANSI UNTUK AKUNTANSI KEUANGAN YANG BERLAKU 
DI INDONESIA
Pada saat ini di Indonesia berlaku 3 standar akunatnsi untuk akuntansi keuangan.
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk entitas berakuntabilitas public secara signifikan 
2. Standar Akuntansi Keuangan Khusus untuk entitas tanpa akuntablitas public (ETAP)
3. Standar AKuntansi Syariah khusus untuk entitas dan transaksi syariah 
SAK umum dan SAk ETAP diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), sedangkan Standar Akuntansi Syariah diterbitkan oleh DSAK syariah. Kedua dewan tersebut berada dibawah naungan IAI.
Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( ETAP)
Sejak 1991 ketika diadakan seminar nasional prinsip akuntansi Indonesia, IAI telah memikirkan apakah perlu dibuatkan dua perangkat standar akuntansi keuangan. Satu perangkat berlaku bagi perusahaan berskala besar dan menyangkut kepentingan public, dan perangkat lain adalah untuk perusahaan berskala kecil dan menengah ( UKM ). Pada waktu itu keputusannya adalah lebih baik memusatkan waktu, tenaga, dan dana yang serba terbatas untuk merampungkan satu perangkat standar akuntansi, yaitu mengubah PAI menjadi SAK. Tapi perkembangan terakhir dengan makin giatnya dilakukan konvergensi IFRS, menjadi sulit bagi UKm untuk menyusun laporan keuangannya berdasarkan SAK yang berkembang makin kompleks dan komprehensif, padahal banyak SAK yang tidak relevan bagi entitas yang tidak mengemban akuntanbilitas public. Maka dalam kongres X IAI telah diputuskan untuk membentuk KOMITE STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ETAP dibawah koordinasi DSAK pada tahun 2009 telah berhasil disusun SAK entitas tanpa akuntabilitas public (ETAP), yang berlaku efektif 1 januari 2011 (penerapan dini diperbolehkan per 1 januari 2010).
Standar Akuntansi Syariah
Sehubungan perkembangan transaksi dan entitas syariah yang pesat, dirasakan perlu menyusun sepernagkat standar akuntansi syariah. Dewan standar akuntansi ekuangan IAI atas persetujuan Badan pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menyusun secara khusus Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Syariah. Kini telah disusun seprangkat Standar AKuntansi Syariah. Sejak tahun 2009, Dewan Pimpinan Nasional IAI membentuk Dewan Standar Akuntansi SYariah yang terpisah dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

PERBANDINGAN ANTARA IFRS DENGAN PSAK

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) merupakan seperangkat standar yang disebarluaskan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB), yaitu suatu badan penentu standar internasional di London. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) menekankan pada pengembangan standar yang didasarkan pada prinsip - prinsip yang baik, jelas dinyatakan, dari mana interpretasi diperlukan (kadang - kadang merujuk pada prinsip berbasis standar). Hal ini kontras dengan seperangkat standar seperti prinsip akuntansi yang diterima (GAAP) di Amerika Serikat, standar akuntansi nesional Amerika Serikat, berisikan pedoman yang lebih menekankan pada penerapan. Standar tersebut kadang - kadang merujuk pada aturan berbasis standar, tetapi benar - benar sebagai standar Amerika Serikat yang juga didasarkan pada prinsip - prinsip yang hanya berisi pedoman (standar) yang lebih menekankan penerapan. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) biasanya tidak memberikan lini yang jelas, bilamana membedakan di antara kondisi di mana ketentuan akuntansi yang berbeda ditetapkan. Hal ini mengurangi kesempatan untuk menstrukturkan transaksi, guna mencapai dampak akuntansi tertentu.
Menurut salah satu mushab pemikir, karena Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) merupakan prinsip berbasis standar, maka pendekatan standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) lebih memfokuskan pada bisnis atau bertujuan ekonomi dari suatu transaksi dan hak - hak dan liabilitas yang mendasari, selain memberikan aturan (pedoman). Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) memberikan pedoman dalam bentuk prinsip - prinsip. 
Indonesia, sebagai suatu negara berkembang pun tidak ketinggalan dalam mengadopsi IFRS. Adopsi PSAK ke IFRS pun semakin menggaung ketika IAI mencanangkan konvergensi penuh IFRS ke PSAK pada tahun 2012. Diharapkan, dengan adanya konvergensi ini dapat memudahan pemahaman terhadap laporan keuangan yang dikenal secara internasional serta dapat meningkatkan arus investasi
Proses konvergensi IFRS di Indonesia terbagi atas tiga tahap, yaitu:
1. Tahap adopsi (Tahun 2008-2010)
2. Tahap persiapan (Tahun 2011)
3. Tahap implementasi (2012)
Dalam tahap konvergensi ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti ketidakstabilan nilai rupiah, landasan hukum yang berbeda, profesi penunjang lain yang belum berkembang detaraf internasional  dan frekuensi perubahan IFRS. 
Jika kita bandingkan antara semua standar akuntansi yang dimiliki Indonesia dengan IFRS, dengan jelas kita temukan perbedaan kuantitas sebagai berikut:
 

Di Indonesia juga masih terdapat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang masih mengacu pada PSAK lama. Kemungkinan besar setelah konvergensi PSAK ke IFRS akan menyusul perubahan pada SAP.
Tidak semua standar IFRS tersebut diatas dicontek habis dan dirubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi dari para adaption dan adoption. Sedikit gambaran saja untuk membedakan ketiga istilah tersebut saya jelaskan dalam tabel berikut:
 

IFRS Convergence telah membawa dunia accounting ke level baru, Saya mencatat tiga perbedaan mendasar, yaitu:
1. PSAK yang semula berdasarkan Historical Cost mengubah paradigmanya menjadi Fair Value based.
Terdapat kewajiban dalam pencatatan pembukuan mengenai penilaian kembali keakuratan berdasarkan nilai kini atas suatu aset, liabilitas dan ekuitas. Fair Value based mendominasi perubahan-perubahan di PSAK untuk konvergensi ke IFRS selain hal-hal lainnya. Sebagai contoh perlunya di lakukan penilaian kembali suatu aset, apakah terdapat penurunan nilai atas suatu aset pada suatu tanggal pelaporan. Hal ini untuk memberikan keakuratan atas suatuatas suatu laporan keuangan.
2. PSAK yang semula lebih berdasarkan Rule Based (sebagaimana USGAAP) berubah menjadi Prinsiple Based.
Apa itu Rule Based?
Rule based adalah manakala segala sesuatu menjadi jelas diatur batasan batasannya. Sebagai contoh adalah manakala sesuatu materiality ditentukan misalkan diatas 75% dianggap material dan ketentuan-ketentuan jelas lainnya.
Apa itu Prinsiple Based?
IFRS menganut prinsip prinsiple based dimana yang diatur dalam PSAK update untuk mengadopsi IFRS adalah prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan pertimbagan Akuntan / Management perusahaan sebagai dasar acuan untuk kebijakan akuntansi perusahaan.
3. Pemutakhiran (Update) PSAK untuk memunculkan transparansi dimana laporan yang dikeluarkan untuk eksternal harus cukup memiliki kedekatan fakta dengan laporan internal. 
Pihak perusahaan harus mengeluarkan pengungkapan pengungkapan (disclosures) penting dan signifikan sehingga para pihak pembaca laporan yang dikeluarkan ke eksternal benar-benar dapat menganalisa perusahaan dengan fakta yang lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA

Frederick D.S. Choi, dan Gary K. Meek, International Accounting, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
Ankarath, Nandakumar Dkk. 2012. Memahami IFRS Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Jakarta Barat: Indeks
Hans Kartikahadi, dkk. (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta: Salemba Empat
 https://www.academia.edu/8843120/Standar_Akuntansi_Keuangan_SAK_Berbasis_IFRS  ( 3 Juni 2015 )



Jumat, 09 Januari 2015

Contoh Kasus Benturan Kepentingan


PT Synergy Asset Management adalah perusahaan efek yang berperan sebagai manajer investasi. Perusahaan yang mulai beroperasi sejak 15 Mei 2006 ini mengelola dana nasabah berdasarkan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), yaitu KPD Full Discretionary, Discretionary Pretected Fund (KPD biasa) dan KPD khusus (KPD tol). Dalam perkembangannya, PT Synergy Asset Management tidak melakukan tugasnya selaku manajer investasi dengan benar dan terbuka, terdapat empat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang no.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Synergy Asset Management , keempat hal tersebut ialah :
1.      PT Synergy Asset Management tidak mempunyai informasi yang jelas dan lengkap tentang latar belakang keuangan nasabah
2.      PT Synergy Asset Management melakukan cara yang tidak rasional dalam berinvestasi
3.      Adanya benturan kepentingan dalam transaksi tertentu
4.      PT Synergy Asset Management melakukan penyalahgunaan dana nasabah.
            PT Synergy Asset Management dalam mengelola dana tidak menggunakan dasar pertimbangan yang rasional dalam berinvestasi, dimana hal tersebut terlihat dari jangka waktu investasi antara PT Synergy Asset Management dengan nasabah KPD biasa yaitu 3 bulan sampai dengan 12 bulan (jangka pendek) sementara proyek yang dibiayai PT Synergy Pakaryan Utama (SPU) antara lain proyek pembangunan perumahan, adalah proyek atau investasi jangka panjang. Atas penempatan dana oleh PT Synergy Asset Management, PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada  PT Synergy Asset Management. Hal ini menunjukkan adanya benturan kepentingan dari PT Synergy Asset Management dalam penempatan dana tersebut. Benturan kepentingan tersebut tidak pernah disampaikan secara tertulis kepada nasabah sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar ketentuan angka 9 Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.
PT Synergy Asset Management selain menyalurkan atau menempatkan dana pada perusahaan terafiliasinya, PT SPU juga menggunakan dana yang berasal dari PT Synergy Asset Management untuk :
1.      Membiayai operasional PT SPU seperti membayar gaji karyawan,
2.      pembelian gabah dan membayar bunga Promissory Notes (PN) yang telah jatuh tempo kepada PT Synergy Asset Management,
3.      serta dipergunakan untuk membayar nasabah salah satu anak perusahaan PT SPU yaitu PT First Asset Management.
Hal ini menunjukkan bahwa PT Synergy Asset Management secara langsung maupun tidak langsung telah menipu atau mengelabui nasabahnya, sehingga PT Synergy Asset Management terbukti melanggar pasal 90 UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
Analisis :
Dalam kasus tersebut, meskipun Bapepam mampu membuktikan bahwa PT. Sinergy Asset Management telah melakukan pelanggaran benturan dengan menempatkan dana nasabahnya kepada PT. SPU, dimana PT. SPU merupakan induk perusahaan dari PT. Sinergy Asset Management. Bapepam hanya memberikan sanksi pencabutan izin usaha PT. Synergy Asset Management. Hendaknya perusahaan besar seperti PT. Sinergy dapat menjunjung tinggi kode etik dan peraturan yang berlaku. Seharusnya Bapepam juga memberikan sanksi denda agar bisa menjadi menimbulkan efek jera, dan bisa menjadi peringatan  bagi perusahaan sejenis secara tidak langsung untuk tidak melakukan pelanggaran benturan kepentingan yang merugikan nasabah.
sumber : https://www.academia.edu/4902087/

Selasa, 06 Januari 2015

Contoh Kasus Fraud Accounting di Perusahaan Multilateral


            Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan.Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang di tandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron, suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar.
            Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat.
Analisis :
Contoh kasus yang terjadi pada KAP Andersen dan Enron adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi, yaitu berupa pelanggaran tanggung jawab yang salah satunya adalah memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan. Pelanggaran prinsip kedua yaitu kepentingan publik,pada kasus KAP Andersen dan Enron tersebut kurang dipegang teguhnya kepercayaan masyarakat, dan tanggung jawab yang tidak semata-mata hanya untuk kepentingan kliennya tetapi juga menitikberatkan pada kepentingan public. Jadi seharusnya KAP Andersen dalam melakukan tugasnya sebagai akuntan harus melakukan tindakan berdasarkan etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi.